FN Indonesia Pekanbaru - Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2025 sekaligus Silaturahmi Wali Kota Pekanbaru bersama awak media sebagai momentum evaluasi kinerja serta penyampaian capaian dan program strategis yang telah dan akan dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dalam pemaparannya menyampaikan bahwa tahun 2025 merupakan tahun penuh tantangan sekaligus pembuktian komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.

Wali Kota menyebutkan, kado terbaik bagi masyarakat Pekanbaru di akhir tahun 2025 adalah disetujuinya sejumlah Nota Kesepahaman (MoU) oleh pemerintah pusat, termasuk kerja sama strategis antara Pemko Pekanbaru dengan PT Indomarco Prismatama (Indomaret) Cabang Pekanbaru yang diharapkan memberi dampak langsung, khususnya bagi pelaku UMKM dan tenaga kerja sektor informal.

"Di sektor infrastruktur, Pemko Pekanbaru telah mengalokasikan anggaran Rp100 miliar untuk perbaikan jalan rusak sepanjang 42 kilometer. Program ini menjadi prioritas utama untuk meningkatkan konektivitas, keselamatan pengguna jalan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi kota. Target awal perbaikan jalan hanya 20 kilometer, namun capaian di lapangan melebihi target,” ungkap Wali Kota Agung Nugroho.

Sementara di bidang pendidikan, Pemko Pekanbaru berhasil mengembalikan 178 anak putus sekolah agar kembali mengenyam pendidikan sebagai bagian dari upaya menekan angka putus sekolah dan menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak.

Dalam penanganan persoalan lingkungan, Wali Kota menjelaskan bahwa pengelolaan sampah telah terselesaikan hingga 80 persen melalui sistem berbasis ICE (Integrated Control Environment) pada pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Skema ini dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sekaligus memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

"Kami melakukan penertiban 175 tiang baliho ilegal yang berdampak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD dari sektor ini tercatat meningkat hingga 150 persen, menunjukkan efektivitas pengawasan dan penataan kota," imbuhnya.

Dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemko Pekanbaru menghadirkan dua unit mobil layanan AMAN dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk pelayanan langsung ke masyarakat.

Di sektor kesehatan, jam pelayanan yang sebelumnya berlangsung pukul 07.00–14.00 WIB direncanakan pada tahun 2026 diperpanjang menjadi pukul 07.00–21.00 WIB, guna memberikan akses layanan kesehatan yang lebih luas dan optimal.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Pekanbaru telah mencapai 85 persen cakupan dapur MBG, melalui sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, dan Pemko Pekanbaru, guna meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.

Pemko Pekanbaru juga mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui berbagai program, di antaranya pengembangan UMKM, kegiatan Lari 10K, serta alokasi anggaran Rp100 juta per RW untuk mendukung kegiatan dan usaha masyarakat di tingkat lingkungan.

Sebagai bentuk perhatian terhadap ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Riau melantik 5.173 PPPK paruh waktu yang turut memperkuat pelayanan publik di berbagai sektor.

Terobosan yang sangat terdampak untuk masyarakat Walikota Pekanbaru telah melakukan  kerjasama dengan Ritail gerai Alfamart dan Indomaret.

"Mulai 1 Januari 2026, parkir di gerai Alfamart dan Indomaret resmi digratiskan. Pemerintah Kota menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap juru parkir terdampak sepenuhnya menjadi kewajiban pihak pengelola gerai," tuturnya.

Sebagai solusi, disediakan gerai UMKM di halaman toko yang tidak boleh diperjualbelikan. Apabila juru parkir tidak berminat, kesempatan tersebut dapat dialihkan kepada anggota keluarga atau pihak terdekat.

Dalam kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2025–2026, Wali Kota Agung Nugroho mengambil langkah menurunkan beban pembayaran PBB, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Untuk rumah tipe 36, PBB ditetapkan sebesar Rp7.700 dengan faktor pengurang 100 persen, sehingga masyarakat tidak terbebani. Kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan Pemko Pekanbaru kepada warga.

Realisasi target PBB pada tahun 2023 tercatat sebesar 63,48 persen, sementara pada tahun 2025 dilakukan berbagai penyesuaian kebijakan agar lebih adil dan berkeadilan sosial.

Menutup refleksi akhir tahun, Wali Kota Agung Nugroho menegaskan komitmen Pemko Pekanbaru untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pembangunan yang merata, serta menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat di tahun 2026. (F)