FN Indonesia Pekanbaru – Polda Riau menegaskan komitmennya dalam menegakkan disiplin dan integritas internal dengan menjatuhkan sanksi tegas terhadap oknum anggota kepolisian yang terbukti melanggar hukum.

Salah satu langkah nyata tersebut diwujudkan melalui pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Aipda BS, anggota Polri yang terjerat kasus hukum dan sempat menjadi perhatian publik.

Kepala Bidang Humas Polda Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, menyampaikan bahwa Aipda BS telah dinyatakan bersalah dalam Sidang Kode Etik Profesi Polri.

Dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran berat berupa dugaan tindak pidana penipuan dengan nilai kerugian mencapai Rp354 juta.

“Sidang Kode Etik Polri telah memutuskan bahwa Aipda BS dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas kepolisian,” ucap Kabid Humas Polda Riau.

Meski telah dijatuhi sanksi etik berupa PTDH, Pandra menegaskan bahwa proses hukum pidana terhadap Aipda BS tetap berlanjut. Saat ini, yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka dan akan diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.“Setelah putusan PTDH oleh Komisi Kode Etik Polri, proses pidana tetap kami lanjutkan hingga tuntas. Tidak ada penghentian atau perlakuan khusus,” tegasnya, Rabu (21/1/2026).

Lebih lanjut, Kombes Pandra menegaskan bahwa Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan telah memberikan arahan tegas kepada seluruh jajaran bahwa institusi Polri tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggotanya.

“Sesuai arahan Kapolda Riau, setiap pelanggaran yang dilakukan anggota akan ditindak tegas, profesional, dan transparan. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk menjaga marwah institusi dan kepercayaan publik,” tandasnya kepada awak media.

Sebagai upaya memperkuat pengawasan internal sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Polda Riau juga mengoptimalkan layanan pengaduan publik melalui contact center 110. Masyarakat diminta tidak ragu melaporkan setiap kejadian maupun dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota kepolisian. (F)