FN Indonesia Pekanbaru - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menyatakan dukungannya terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dalam melakukan penegakan hukum di Provinsi Riau. Dukungan tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih atau good and clean governance. 

“Kami mewakili Pemerintah Provinsi Riau tentu menghormati dan mendukung langkah-langkah KPK. Termasuk terkait informasi pemeriksaan yang dilakukan hari ini. Mendukung upaya pemberantasan korupsi adalah bagian dari tugas kita semua,” ucap SF Hariyanto kepada wartawan. 

Terkait pernyataan Juru Bicara KPK mengenai pengamanan sejumlah uang dan dokumen dalam penggeledahan di kediamannya, SF Hariyanto menegaskan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ia menyatakan siap memberikan klarifikasi dan mengikuti seluruh proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. 

“Seperti disampaikan juru bicara KPK, nanti akan dilakukan konfirmasi atas temuan-temuan tersebut kepada pihak-pihak terkait. Insyaallah kita bekerja sesuai aturan yang berlaku. Kalau tidak berbuat, mengapa harus alergi diawasi KPK,” tegas Plt Gubernur Riau.

SF Hariyanto juga menegaskan bahwa temuan yang diamankan KPK tidak ada kaitannya dengan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid beserta tersangka lainnya. 

Sebagaimana diketahui, penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah dinas dan rumah pribadi Plt Gubernur Riau merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Perkara tersebut merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada awal November 2025 lalu. 

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yakni Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau Muhammad Arief Setiawan, serta Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M Nursalam. 

Plt Gubernur Riau menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen penuh mendukung proses penegakan hukum yang tengah berjalan serta memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik dan pelayanan publik tidak terganggu. (***)