FN Indonesia Rohul - Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mendorong integrasi sektor perkebunan dan peternakan sebagai strategi meningkatkan kesejahteraan petani. Potensi kelapa sawit dinilai bisa dikembangkan secara terpadu dengan peternakan melalui pemanfaatan hasil samping sawit sebagai pakan ternak.

Hal itu mengemuka dalam Talkshow “Surambi Nogori, Bupati Menyapa” dengan tema “Petani Sejahtera, Peternak Berdaya: Menuju Rokan Hulu sebagai Sentra Perkebunan dan Peternakan Unggul” di Studio II Diskominfo Rohul, Kamis (17/9/2026).

Talkshow menghadirkan Wakil Bupati Rokan Hulu H. Syafaruddin Poti yang mana juga menjadi ketua umum APKASINDO (asosiasi petani kelapa sawit Indonesia), Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Rohul CH. Agung Nugroho, Dekan Pertanian UPP Al Muzafri, serta Askep PT SAI Dicky Hervanur.

*Perkuat Kelompok Tani dan Kemitraan*

Wabup Syafaruddin Poti menegaskan penguatan kelembagaan petani menjadi kunci untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat, terutama dalam menghadapi fluktuasi harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit.

“Kalau petani berjalan sendiri-sendiri, posisi tawarnya tentu berbeda. Dengan kelompok yang kuat, komunikasi, pendampingan dan kerja sama dengan perusahaan akan lebih mudah dilakukan,” ujarnya.

Ia mendorong agar perkebunan tidak hanya bergantung pada sawit, tapi terintegrasi dengan peternakan.

“Ke depan kita ingin perkebunan dan peternakan bisa terintegrasi. Hasil samping kelapa sawit dapat dikaji untuk pakan, kemudian kotoran ternak bisa menjadi pupuk organik untuk tanaman. Jadi ada siklus yang saling menguntungkan,” kata Poti.

Menurutnya, pola integrasi dapat menciptakan sumber pendapatan tambahan dan mengurangi ketergantungan pada satu komoditas. Ia berharap konsep ini diperkuat melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian agar punya dasar kajian yang jelas.

*Penataan Lahan dan Kepastian Usaha*

Kepala Disnakbun Rohul CH. Agung Nugroho menjelaskan pemerintah terus melakukan penataan dan pendataan sektor perkebunan, termasuk persoalan lahan yang teridentifikasi berada di kawasan hutan.

Proses dilakukan melalui identifikasi lapangan, pemasangan penanda, klarifikasi, hingga penyusunan berita acara termasuk melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

“Yang menjadi perhatian kita bukan hanya perusahaan. Masyarakat, kelompok tani dan kelembagaan perkebunan juga harus mendapatkan kepastian dan pendampingan dalam proses penataan ini,” kata Agung.

Ia menekankan penyelesaian persoalan kemitraan harus melalui komunikasi dan mediasi terbuka antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.

*Potensi Limbah Sawit Jadi Pakan*

Dari sisi dunia usaha, Askep PT SAI Dicky Hervanur menyampaikan integrasi perkebunan dan peternakan sangat potensial dikembangkan di Rohul. Hasil samping industri kelapa sawit dapat menjadi bahan pakan ternak setelah melalui kajian dan pengolahan tepat.

“Potensinya ada, tetapi tentu harus melalui kajian. Kalau hasil samping perkebunan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan, maka nilai ekonominya bisa bertambah,” kata Dicky.

Menurutnya, pemanfaatan limbah sawit dapat menekan biaya pakan, sementara kotoran ternak bisa dikembalikan ke lahan sebagai pupuk organik. Pengembangan ini perlu dibarengi edukasi, teknologi, dan keterlibatan generasi muda.

Dengan sinergi pemerintah, dunia usaha, kelompok tani dan masyarakat, Rohul diharapkan mampu menjadi sentra perkebunan dan peternakan yang lebih unggul dan berkelanjutan.(rls)