FN Indonesia Pekanbaru - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru menggelar pertemuan tingkat tinggi lintas sektor pada Kamis (16/4/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan obat dan makanan di Provinsi Riau. 

Pertemuan tersebut mengintegrasikan tiga agenda strategis sekaligus, yakni Advokasi Kabupaten/Kota Pangan Aman, Monitoring dan Evaluasi (Monev) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik BOK POM, serta Pengendalian Resistensi Antimikroba (AMR). 

Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau dan dihadiri oleh para Sekda kabupaten/kota di wilayah kerja BBPOM Pekanbaru, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan Dinas Ketahanan Pangan. 

Kepala BBPOM Pekanbaru Alex Sander dalam laporannya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pengawasan yang semakin kompleks. 

"BBPOM hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menjamin keamanan pangan dan obat bagi masyarakat," jelasnya. 

Dalam agenda Advokasi Kabupaten/Kota Pangan Aman, Sekda Provinsi Riau menekankan bahwa ketersediaan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ia berharap setiap daerah mampu membangun sistem keamanan pangan yang baik guna menekan risiko keracunan serta meningkatkan daya saing produk lokal. 

Sementara itu, dalam upaya pengendalian Resistensi Antimikroba, BBPOM mendorong peran aktif seluruh pihak untuk mengawasi distribusi obat dan meningkatkan edukasi kepada masyarakat. Penggunaan antibiotik tanpa resep dokter dinilai berpotensi memicu kekebalan kuman yang berbahaya bagi kesehatan. 

Pada sesi Monitoring dan Evaluasi DAK Non-Fisik BOK POM, dilakukan peninjauan terhadap pengelolaan anggaran tahun 2026 agar berjalan secara akuntabel dan tepat sasaran. Evaluasi ini diharapkan mampu memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pengawasan obat dan makanan di lapangan. 

Sebagai penutup, Sekda Provinsi Riau menegaskan bahwa keberhasilan kegiatan ini tidak hanya diukur dari pelaksanaannya, tetapi dari hasil nyata berupa penguatan sistem pengawasan serta optimalisasi penggunaan anggaran secara transparan dan efektif. (***)