Massa Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, attau PW SEMMI Riau menggelar aksi demonstrasi di depan Kejaksaan Tinggi Riau. Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendorong evaluasi menyeluruh terhadap akuntabilitas, kinerja, pengawasan, dan integritas aparatur pemerintahan di Provinsi Riau. SEMMI Riau kembali menyoroti persoalan pengelolaan APBKam Balam Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, yang sebelumnya menjadi perhatian dalam aksi mereka di Kejaksaan Tinggi Riau. Mahasiswa menilai persoalan di Balam Jaya tidak cukup hanya dilihat sebagai masalah administratif di tingkat pemerintahan kampung. 

Menurut SEMMI Riau, kasus tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas sistem pengawasan pemerintahan, terutama dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan mencegah persoalan serupa terulang. Dalam materi aksi, SEMMI Riau menyoroti angka sekitar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah, yang disebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir. SEMMI meminta informasi dan dokumen terkait persoalan tersebut diperiksa secara objektif, oleh lembaga yang berwenang. 

Mahasiswa juga menegaskan, tuntutan evaluasi A S N bukan untuk menuduh seluruh aparatur pemerintahan bermasalah. SEMMI menyebut banyak A S N yang bekerja secara profesional. Karena itu, sistem pengawasan dinilai harus mampu membedakan aparatur, yang bekerja sesuai aturan dengan pihak yang memang perlu diperiksa, dan dimintai pertanggungjawaban. 

Evaluasi yang didorong SEMMI mencakup pengelolaan anggaran daerah dan desa, pengadaan barang dan jasa, aset, hibah, perjalanan dinas, pelayanan publik, disiplin A S N, hingga tindak lanjut hasil pemeriksaan. SEMMI Riau juga menyoroti peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Mereka meminta pengawasan tidak berhenti pada laporan pemeriksaan, tetapi dilanjutkan dengan tindak lanjut yang jelas terhadap setiap temuan. 

Mahasiswa menyatakan akan mendorong kajian mengenai akuntabilitas, kinerja, pengawasan, dan integritas ASN berbasis data, tanpa melakukan generalisasi. SEMMI menegaskan, kritik mahasiswa ditujukan untuk memperkuat transparansi, dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Perwakilan Kejaksaan Tinggi Riau menerima audiensi sejumlah perwakilan massa aksi dari PW SEMMI Riau, terkait tuntutan akan diteruskan ke Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, untuk ditindaklanjuti, karena dinilai lebih memahami kondisi daerah, serta lebih efektif dan efisien dalam penanganannya.