Fn-Indonesia.com. Pekanbaru - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, Akmal Abas, melantik sejumlah pejabat baru di lingkungan Kejaksaan Tinggi Riau. Usai pelantikan, Kajati memberi arahan penting terkait peningkatan kinerja jaksa.

Dalam pelantikan tersebut, Akmal Abas melantik Wakil Kajati (Wakajati) Riau Rini Hartatie, serta para Asisten Intelijen, Pembinaan, Pidana Khusus, Pidana Umum, serta Perdata dan Tata Usaha Negara.

Selain itu, Kajati juga melantik sejumlah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), yakni Marcos Simaremare sebagai Kajari Pekanbaru, Sri Odit Megonondo Kajari Bengkalis, Pri Wijeksono Kajari Dumai, Winro Munthe sebagai Kajari Indragiri Hulu, dan Andi Adikawira Putera sebagai Kajari Rokan Hilir. Pelantikan juga memasukkan Rama Eka Darma sebagai Kepala Bagian Tata Usaha.

Baca Lainnya :

• Bea Cukai Batam Gagalkan Penyelundupan Sparepart Moge Harley Davidson0
• Pengadilan Pekanbaru Vonis Mati Dua Terdakwa Narkoba Jaringan Internasional0
• Jual Spd Motor Kredit, Nasabah Adira Pekanbaru di Amankan Polisi0
• Delapan Orang Pemuda Terlibat Sabu di Tangkap Polsek Lima Puluh Pekanbaru0
• Miris, Kakek 60 Kedapatan Jual Sabu, 28 paket Siap Edar di Amankan0

Usai pelantikan, Kajati Riau mengumpulkan pejabat baru dan menyampaikan arahan penting. "Saya mengingatkan teman-teman, baik Asisten maupun para Kajari untuk fokus pada pelaksanaan kinerja. Tinggal 6 bulan lagi ke depan, tentu program-program harus segera berjalan, progresnya jelas," ujar Kajati.

Akmal Abbas mengingatkan agar para pejabat bekerja profesional dan berintegritas dalam melaksanakan tugas. Kepada Kajari, ia sampaikan agar berkontribusi dalam menyukseskan pembangunan daerah sebagai bagian Forkopimda.

Kajati juga menekankan penanganan perkara harus dilakukan secara tuntas, termasuk pengembalian aset ke negara dan penyelesaian barang bukti hingga eksekusi.

Terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Riau tahun ini, Akmal Abbas meminta jajarannya berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk menyukseskan pesta demokrasi tersebut dengan tetap menjaga netralitas sebagai aparat penegak hukum.(sy/yt)