FN Indonesia Kuansing - Pemerintah mengembalikan penguasaan kawasan hutan terus berlanjut di Provinsi Riau. Kali ini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil alih pabrik kelapa sawit beserta kebun milik PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) seluas 42 hektare di Kabupaten Kuantan Singingi. 

Langkah tersebut dilakukan menyusul temuan dugaan aktivitas pengolahan tandan buah segar (TBS) yang berasal dari perkebunan ilegal di dalam kawasan hutan. 

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menjelaskan bahwa penertiban dilakukan setelah tim menemukan indikasi pabrik kelapa sawit nonkebun milik perusahaan menerima dan mengolah TBS dari aktivitas perkebunan tanpa izin di kawasan hutan. 

"Penertiban tersebut dilakukan setelah tim menemukan indikasi PKS nonkebun milik perusahaan membeli dan mengolah tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan ilegal di dalam kawasan hutan," terang Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak. 

Aktivitas tersebut diduga menjadi salah satu faktor yang mendorong pembukaan kawasan hutan di sekitar lokasi untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. 

Berdasarkan hasil temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses terhadap permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare yang sebelumnya diajukan PT GSL. Permohonan tersebut juga direkomendasikan untuk ditolak. 

"Dengan keputusan tersebut, pabrik kelapa sawit dan kebun milik perusahaan yang berada di atas lahan seluas 42 hektare kini kembali berada dalam penguasaan negara," tambahnya. 

Barita menegaskan, langkah penertiban ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mencegah pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal, termasuk melalui kegiatan industri yang diduga menerima hasil perkebunan dari lahan bermasalah. 

"Satgas PKH memastikan pengawasan dan penertiban kawasan hutan akan terus dilakukan dengan melibatkan kementerian serta lembaga terkait. Upaya tersebut diarahkan untuk memulihkan fungsi hutan, melindungi aset negara, serta memastikan pemanfaatan kawasan hutan berjalan sesuai ketentuan," pungkasnya. 

Sebelumnya, Satgas PKH juga mengumumkan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dengan luas areal kerja mencapai 338.536 hektare di Provinsi Riau.