Pernyataan Resmi PT RAPP Usai Izin Konsesi Dicabut
FN Indonesia Pekanbaru - PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) akhirnya buka suara menyusul keputusan Pemerintah Republik Indonesia mencabut izin konsesi kehutanan perusahaan di Provinsi Riau.
Melalui Communications Manager PT RAPP, Budhi Firmansyah, perusahaan menyatakan menghormati kewenangan pemerintah dan akan terus menjalin komunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait.
"Hingga saat ini perusahaan masih menunggu pemberitahuan resmi beserta penjelasan lebih lanjut mengenai keputusan pencabutan izin tersebut. PT RAPP akan menyampaikan tanggapan melalui mekanisme yang berlaku setelah menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah," tuturnya.
Di tengah situasi tersebut, perusahaan menyebut prioritas utamanya adalah menjaga kesejahteraan masyarakat yang selama ini bergantung pada kegiatan operasional PT RAPP.
Menurut Budhi, PT RAPP bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja serta mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang menjadi pemasok barang dan jasa.
Selain itu, berdasarkan studi dampak ekonomi sebelumnya, aktivitas PT RAPP diperkirakan turut mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Provinsi Riau dan sekitar 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia.
Perusahaan juga menyatakan akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, serta mitra usaha lainnya guna meminimalkan potensi gangguan terhadap kegiatan bisnis.
Budhi menjelaskan, PT RAPP telah menjadi bagian dari Provinsi Riau selama lebih dari tiga dekade. Perusahaan turut menyoroti perkembangan Pangkalan Kerinci yang pada 1993 hanya memiliki sekitar 200 penduduk, dan kini berkembang menjadi ibu kota Kabupaten Pelalawan dengan jumlah penduduk sekitar 250.000 jiwa.
Dari jumlah tersebut, diperkirakan sekitar 20 persen masyarakat memiliki keterkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan.
Dalam kontribusi ekonomi, PT RAPP mencatat telah memberikan sumbangan lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau selama periode 2016 hingga 2025.
Sementara dalam kurun 10 tahun terakhir, perusahaan mengklaim telah menginvestasikan Rp970 miliar untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten.
Program tersebut antara lain mencakup upaya penurunan angka stunting di 138 desa serta bantuan peralatan kesehatan ibu dan anak untuk 26 puskesmas melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.
Di sektor industri, PT RAPP bersama Grup APRIL menyebut menghasilkan produk bernilai tambah dari serat yang dibudidayakan di Indonesia dan memasarkannya ke lebih dari 100 negara. Perusahaan juga menyatakan lebih dari 85 persen produksinya diekspor sehingga menghasilkan devisa bagi Indonesia.
Terkait aspek lingkungan, perusahaan menegaskan pengelolaan hutan secara bertanggung jawab menjadi bagian dari prinsip operasional mereka. Selain mengelola areal tanaman industri, PT RAPP mengklaim turut melestarikan hampir setengah juta hektare kawasan hutan, termasuk melalui program restorasi lahan gambut Restorasi Ekosistem Riau.
Upaya tersebut, menurut perusahaan, merupakan bagian dari dukungan terhadap target Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Selain itu, sejak 2014 perusahaan menjalankan Program Desa Bebas Api atau Fire Free Village Programme yang telah bekerja sama dengan lebih dari 40 desa. Program tersebut diklaim berhasil membantu menekan luas area terdampak kebakaran hingga lebih dari 90 persen di komunitas desa peserta.
Menutup pernyataannya, Budhi menegaskan komitmen PT RAPP dan Grup APRIL terhadap Indonesia, Provinsi Riau, karyawan, masyarakat, serta mitra usaha. Perusahaan juga berjanji akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah memperoleh informasi tambahan terkait keputusan pemerintah tersebut.
0 Komentar