FN Indonesia Riau – Upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau terus diperkuat menyusul meningkatnya luas area terbakar akibat kondisi cuaca kering ekstrem yang membuat wilayah ini masuk kategori sangat mudah terbakar. 

Sesuai arahan Raja Juli Antoni, Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkum) mengintensifkan langkah pengendalian karhutla dengan mengedepankan kolaborasi lintas sektor. 

Dirjen Gakkum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menyampaikan bahwa pengendalian dilakukan secara terpadu bersama berbagai pihak, mulai dari BNPB, BMKG, TNI-Polri, pemerintah daerah, hingga masyarakat dan sektor swasta. 

“Operasi darat dan udara terus kami intensifkan untuk menjaga kualitas lingkungan serta kesehatan masyarakat, sekaligus memastikan langit Riau tetap bersih dari kabut asap,” ujarnya. 

Untuk mendukung deteksi dini, Kemenhut memanfaatkan pemantauan titik panas melalui satelit Terra, Aqua, SNPP, dan NOAA20. Berdasarkan data Satelit Terra/Aqua (NASA) periode 1 Januari hingga 26 Maret 2026, tercatat 625 hotspot di seluruh Indonesia, dengan 266 titik atau sekitar 42,56 persen berada di Riau. 

Luas kebakaran di Riau pada periode Januari hingga Februari 2026 telah mencapai 4.440,21 hektare dan menunjukkan tren peningkatan seiring kondisi cuaca yang rentan. Hingga kini, tim gabungan telah melaksanakan 265 operasi pemadaman darat di berbagai lokasi. 

Dalam upaya penanganan, Kemenhut mengerahkan 387 personel gabungan. Kekuatan utama berasal dari Manggala Agni Balai Pengendalian Karhutla Sumatera yang tersebar di sejumlah daerah operasi seperti Pekanbaru, Dumai, Siak, dan Rengat. Selain itu, bantuan personel juga didatangkan dari luar Riau, termasuk dari Jambi dan Sumatera Utara. 

Kepala Balai Pengendalian Karhutla Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto, menjelaskan bahwa saat ini tim masih fokus melakukan pemadaman di sejumlah titik rawan, seperti di Dumai, Pelalawan, Indragiri Hulu, hingga Bengkalis. 

“Strategi utama yang dilakukan adalah penyekatan api agar tidak meluas, kemudian memadamkan titik utama serta sumber asap,” jelasnya. 

Di lapangan, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber air akibat menurunnya curah hujan, terutama di wilayah lahan gambut. Untuk mengatasi hal ini, tim bersama masyarakat dan pemerintah daerah melakukan pembuatan embung, normalisasi kanal, serta pembangunan sekat kanal. 

Selain operasi darat, penanganan juga diperkuat melalui jalur udara. Kemenhut mengerahkan satu unit helikopter Bell 412-SP, serta dua helikopter milik BNPB untuk patroli, water bombing, dan evakuasi, dengan total waktu terbang mencapai lebih dari 20 jam. 

Sebagai langkah tambahan, pemerintah juga menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) bekerja sama dengan BNPB dan BMKG guna mempercepat turunnya hujan buatan, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Riau. 

Dwi menegaskan, tren peningkatan karhutla tahun ini menjadi peringatan penting bagi semua pihak untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam penanggulangan. 

“Kerja bersama seluruh elemen, baik pemerintah pusat, daerah, swasta, hingga masyarakat, menjadi kunci utama agar karhutla dapat dikendalikan dan tidak meluas,” pungkasnya. (F)