Pemerintah Cabut Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar di Riau, Satgas PKH Ungkap Indikasi Pelanggaran
Pemerintah Republik Indonesia, melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan attau Satgas PKH resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan attau PBPH PT Riau Andalan Pulp and Paper atau RAPP di Provinsi Riau. Pencabutan izin ini berdampak pada areal kerja seluas 338.536 hektar, yang sebelumnya dikelola perusahaan, bagian dari grup Royal Golden igel. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor 971 Tahun 2026, 19 November 2026.
Juru Bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan attau PKH, Barita Simanjuntak, mengungkapkan pencabutan izin dilakukan setelah tim menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan kawasan. Di antaranya, perkebunan kelapa sawit seluas 18.362 hektar, pertambangan tanpa izin 541 hektar, serta kerusakan kawasan lindung dan ekosistemnya.
Satgas PKH juga menemukan bukaan lahan, akibat kebakaran gambut berulang, yang dinilai mengancam kelestarian lingkungan dan habitat Gajah Sumatera, di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo. Pascapencabutan izin, seluruh kegiatan pemanfaatan hutan di areal tersebut dihentikan, dan kawasan kembali dalam penguasaan negara. Meski demikian, PT RAPP tetap diwajibkan menyelesaikan tanggung jawab, mulai dari pemulihan lingkungan, kewajiban terhadap pekerja, hingga seluruh konsekuensi hukum.
Satgas PKH juga menelusuri pihak-pihak, yang diduga mengendalikan aktivitas pemanfaatan kawasan hutan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain PT RAPP, Satgas PKH turut mengambil alih pabrik kelapa sawit dan kebun PT Gemilang Sawit Lestari seluas 42 hektar di Kuantan Singingi. Pemerintah menegaskan, penertiban ini merupakan bagian dari upaya mengembalikan fungsi hutan, melindungi ekosistem, dan memastikan pengelolaan sumber daya alam sesuai ketentuan.
0 Komentar