FN Indonesia Pekanbaru – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Gubernur Riau, Kamis (14/8/2025). Aksi ini berlangsung sejak siang hari dan sempat diwarnai kericuhan, yang mengakibatkan pagar sisi kiri kantor gubernur jebol.

Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, massa aksi menyuarakan sejumlah tuntutan, mulai dari kejelasan dana beasiswa, penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), pembangunan pengadilan militer di lingkungan kampus, hingga perbaikan infrastruktur di Riau.

Menhakes Mentri Hukum dan Advokasi Mahasiswa BEM UNRI, Muhammad Rehan, menegaskan pihaknya menolak keberadaan rencana pembangunan pengadilan militer di lingkungan Universitas Riau. Mereka menilai, kampus adalah ruang akademik yang harus bebas dari aktivitas militer.

"Kami minta komitmen Pak Gubernur untuk merelokasi pengadilan militer itu. Kami tidak ingin aktivitas militer ada di lingkungan universitas," tegas Rehan Kepada FN Indonesia di lokasi aksi demo.

Selain itu, mahasiswa juga mendesak Pemprov Riau memberikan kejelasan dan transparansi terkait penyaluran beasiswa. Mereka menilai hingga kini banyak mahasiswa yang belum mendapatkan kepastian pencairan bantuan pendidikan tersebut.

Tidak hanya itu, massa juga menuntut komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan aturan penanganan Karhutla yang kerap menjadi bencana tahunan di Riau. Mereka menyoroti minimnya upaya preventif dan lambannya penindakan terhadap pelaku pembakaran lahan.

Baca Lainnya :

• Kasus 63 Kg Ganja, UIN Suska Riau Perketat Keamanan dan Bentuk Satgas Antinarkotika0
• Gerakan Pangan murah Sinergi Bulog dan Polres Rohil serta Jajaran di Mapolsek Batu Hampar0
• Majelis Gajah di Pekanbaru Ajak Jaga Gajah, Simbol Harga Diri Pulau Sumatera0
• BNNP Riau Bongkar Gudang Ganja di Kampus UIN Suska Pekanbaru, 63 Kg Disita dari Eks Mahasiswa0
• Avsec Bandara SSK II dan Ditresnarkoba Polda Riau Gagalkan Penyelundupan 4,1 Kg Sabu0

Mahasiswa juga menyoroti permasalahan infrastruktur yang dinilai belum merata, serta meminta pemerintah menuntaskan konflik agraria dan sengketa adat yang masih terjadi di sejumlah daerah di Riau.

"Kami juga meminta keterbukaan informasi anggaran pemerintah daerah Provinsi Riau, karena kami melihat hingga saat ini belum banyak yang dikerjakan pemerintah untuk masyarakat," tambah Rehan.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Gubernur Riau Abdul Wahid akhirnya keluar menemui massa aksi. Ia menyatakan bahwa terkait beasiswa, Pemprov Riau telah menyelesaikan proses verifikasi dan pengumuman penerima, dan akan segera menyalurkannya melalui kampus-kampus.

"Beasiswa baru saja selesai diumumkan dan segera akan kami kirimkan ke kampus-kampus," ujar Abdul Wahid.

Sementara terkait rencana pembangunan pengadilan militer di lingkungan Universitas Riau, Wahid mengaku belum mendapat informasi resmi. Ia menegaskan bahwa kewenangan terkait urusan militer berada di pemerintah pusat.

"Ini kewenangan pusat, saya tidak berani menjelaskan secara detail. Nanti akan saya tanyakan ke rektor juga. Kalau terkait negara, kita harus koordinasi dengan pemerintah pusat," jelasnya.

Aksi mahasiswa ini berlangsung hingga sore hari. Meski sempat memanas, situasi akhirnya berangsur kondusif setelah Gubernur Riau berdialog langsung dengan perwakilan mahasiswa. (F)