FN Indonesia Pekanbaru - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 di Aula Tribrata Mapolda Riau, Senin (27/04/2026). 

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla, terutama di tengah ancaman musim kemarau panjang. 

Rapat dihadiri Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, para kepala daerah se-Provinsi Riau, unsur TNI-Polri, BNPB, BMKG, BPBD, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya, termasuk perwakilan dunia usaha. 

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Siak, Dr. Afni Z, menyoroti bahwa persoalan utama karhutla di Riau tidak terlepas dari karakteristik wilayah yang didominasi lahan gambut. Menurutnya, pendekatan penanganan harus difokuskan pada perlindungan ekosistem gambut. 

“Persoalan karhutla di Riau ini sangat erat kaitannya dengan gambut. Karena itu, pendekatan yang harus kita lakukan adalah bagaimana melindungi gambut tersebut,” tandasnya saat memberikan sambutan.

Ia juga menegaskan bahwa target “zero hotspot” dinilai kurang realistis mengingat sebagian besar wilayah Riau merupakan lahan gambut, ditambah dengan sejarah pemanfaatan lahan sejak era ekspansi industri pada tahun 1990-an yang belum membedakan secara jelas fungsi lindung dan budidaya. 

“Yang bisa kita lakukan adalah menekan dan mengendalikan agar karhutla tidak sampai menjadi bencana,” tambahnya. 

Selain itu, Bupati Siak turut menyoroti pentingnya akurasi data hotspot. Ia menjelaskan bahwa tidak semua hotspot yang terdeteksi satelit merupakan titik api (fire spot). Bahkan, objek seperti atap seng rumah atau permukaan yang panas juga bisa terdeteksi sebagai hotspot. 

“Karena itu, perlu ada tim verifikasi di lapangan untuk memastikan apakah itu benar titik api atau tidak. Jangan sampai kita salah dalam mengambil tindakan,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa validasi data menjadi krusial, agar pengerahan personel di lapangan tepat sasaran dan tidak membuang sumber daya. Dalam beberapa kasus, jumlah hotspot yang terdeteksi tidak sebanding dengan jumlah titik api yang benar-benar terjadi. 

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa persoalan karhutla juga berkaitan dengan kedaulatan negara, terutama dalam menghadapi isu lintas batas seperti asap yang kerap menjadi sorotan negara tetangga. 

Melalui rakor ini, seluruh pihak diharapkan dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan kesiapsiagaan, serta menyatukan langkah dalam upaya pencegahan dan pengendalian karhutla di Provinsi Riau. (F)