FN Indonesia Pekanbaru - Birokrat senior, pakar manajemen, dan kritikus kebijakan publik Indonesia, Muhammad Said Didu, menghadiri Deklarasi Gerakan Mengembalikan Kedaulatan Rakyat (GMKR) yang digelar di Restoran Pondok Melayu, Pekanbaru, Rabu (10/6/2026). 

Dalam forum yang mengusung tema "Mengembalikan Kedaulatan Rakyat Demi Terwujudnya Demokrasi yang Berkeadilan", Said Didu menyampaikan kritik tajam terhadap praktik oligarki yang menurutnya telah menggerus kedaulatan rakyat, khususnya di Provinsi Riau. 

Di hadapan peserta deklarasi, Said Didu menyebut Riau sebagai salah satu contoh paling nyata bagaimana kekuatan ekonomi dan politik terkonsentrasi pada kelompok tertentu yang memiliki pengaruh besar terhadap pengambilan kebijakan. 

"Riau adalah miniatur puncak perampokan kedaulatan rakyat oleh oligarki. Kedaulatan ekonomi rakyat telah dirampok sejak lama dan kondisinya semakin hari semakin mengkhawatirkan," tegasnya. 

Menurut Said Didu, Riau merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah, mulai dari perkebunan sawit hingga industri pulp dan kertas berskala besar. Namun, besarnya potensi ekonomi tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan dampak kesejahteraan yang sebanding bagi masyarakat. 

Ia menyoroti luasnya areal perkebunan sawit dan keberadaan industri besar di Riau yang menghasilkan nilai ekonomi sangat besar setiap tahunnya. Namun, menurutnya, manfaat ekonomi tersebut lebih banyak dinikmati kelompok tertentu dibandingkan masyarakat luas. 

Selain persoalan ekonomi, Said Didu juga menyinggung dinamika politik daerah. Ia menilai proses politik kerap dipengaruhi oleh kepentingan elite dan pemilik modal yang memiliki kemampuan menentukan figur-figur yang maju dalam kontestasi politik. 

Menurutnya, kondisi tersebut membuat ruang pilihan masyarakat menjadi terbatas karena calon-calon yang muncul dinilai telah melalui proses seleksi oleh kekuatan politik dan ekonomi tertentu. 

"Kedaulatan politik harus kembali kepada rakyat. Demokrasi akan berjalan sehat apabila rakyat benar-benar memiliki ruang menentukan pemimpinnya tanpa intervensi kepentingan kelompok tertentu," katanya. 

Dalam kesempatan itu, Said Didu juga menegaskan bahwa gerakan yang diperjuangkannya bukan ditujukan kepada individu maupun kelompok politik tertentu, melainkan sebagai upaya mendorong penguatan kedaulatan rakyat dalam berbagai sektor. 

Ia menyatakan akan mendukung siapa pun pemimpin yang berkomitmen memperjuangkan kepentingan rakyat dan membatasi dominasi oligarki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

"Yang menjadi persoalan bukan orang per orang, tetapi sistem yang membuat kekuatan ekonomi dan politik terkonsentrasi pada segelintir pihak. Kedaulatan harus dikembalikan kepada rakyat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945," tandasnya. 

Deklarasi GMKR di Pekanbaru menjadi bagian dari upaya konsolidasi berbagai elemen masyarakat yang mendorong penguatan demokrasi, keadilan sosial, serta partisipasi publik dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan.

Sementara itu, Koordinator wilayah atau Ketua GMKR (Gerakan Mengembalikan Kedaulatan Rakyat) Riau yang berbasis di Pekanbaru adalah mantan Gubernur Riau, Brigadir Jenderal TNI (Purn.) H. Edy Natar Nasution, mengatakan dipilihnya Riau sebagai lokasi deklarasi bukan tanpa alasan. Menurutnya, daerah ini memiliki posisi strategis sekaligus menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan daerah. 

Edi menilai kehadiran Muhammad Said Didu dan Refly Harun dapat memberikan perspektif serta referensi pemikiran bagi masyarakat dalam memahami berbagai persoalan kebangsaan yang tengah dihadapi Indonesia. 

"Kami berharap pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Pak Said Didu dan Pak Refly Harun dapat menjadi referensi bagi masyarakat. Mereka adalah tokoh yang selama ini konsisten menyuarakan kepentingan bangsa dan negara," pungkasnya. 

Mantan prajurit tersebut menegaskan bahwa GMKR bukan sekadar gerakan politik, melainkan gerakan moral dan kebangsaan yang bertujuan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

"Kita ingin Indonesia menjadi negara yang kuat dan terhindar dari berbagai ancaman yang dapat melemahkan bangsa, termasuk dominasi oligarki yang dianggap dapat mengurangi kedaulatan rakyat," katanya. 

Deklarasi GMKR di Pekanbaru diikuti sekitar 300 peserta yang berasal dari berbagai elemen masyarakat. Mulai dari akademisi, profesor, doktor, advokat, mahasiswa, aktivis lingkungan, tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan dan budaya Melayu. 

Melalui deklarasi tersebut, GMKR berharap dapat membangun kesadaran publik mengenai pentingnya menjaga dan memperkuat kedaulatan rakyat sebagai fondasi utama kehidupan demokrasi dan keberlangsungan bangsa Indonesia. 

Kegiatan tersebut berlangsung dengan penyampaian gagasan, diskusi publik, dan ajakan untuk memperkuat peran masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan serta memastikan kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan rakyat. (F)