FN Indonesia Riau - Luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau sepanjang Januari hingga Februari 2026 mencapai 4.440,21 hektare. Angka ini menunjukkan tren peningkatan seiring kondisi cuaca yang rentan memicu kebakaran. 

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, mengatakan pihaknya terus mengedepankan kolaborasi lintas sektor dalam upaya pengendalian karhutla guna menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. 

“Luas karhutla di Riau periode Januari hingga Februari 2026 telah mencapai 4.440,21 hektare, dan angka ini terus meningkat. Hingga saat ini, regu gabungan telah berhasil melakukan pemadaman darat sebanyak 265 operasi di beberapa titik,” ujarnya. 

Upaya penanganan dilakukan secara terpadu bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pemerintah Provinsi Riau, serta masyarakat dan pihak swasta. 

Untuk deteksi dini, Kementerian Kehutanan memanfaatkan pemantauan titik panas melalui satelit seperti Terra, Aqua, SNPP, dan NOAA20. Berdasarkan data Satelit Terra/Aqua (NASA) dengan tingkat kepercayaan tinggi periode 1 Januari hingga 26 Maret 2026, tercatat 625 titik panas di seluruh Indonesia, dengan 42,56 persen atau 266 titik berada di Riau. 

Dalam penanganan di lapangan, sebanyak 387 personel gabungan telah dikerahkan. Kekuatan utama berasal dari Manggala Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Sumatera yang tersebar di sejumlah daerah operasi, seperti Pekanbaru, Dumai, Siak, dan Rengat. Selain itu, bantuan tambahan (BKO) juga didatangkan dari Jambi dan Sumatera Utara. 

Operasi pemadaman turut diperkuat dengan dukungan udara, yakni satu unit helikopter Bell 412-SP milik Kementerian Kehutanan serta dua unit helikopter BNPB. Ketiganya digunakan untuk patroli udara, waterbombing, dan evakuasi, dengan total waktu terbang mencapai 20 jam 39 menit. 

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah juga akan melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) melalui kerja sama dengan BNPB dan BMKG, guna mempercepat penanganan karhutla melalui hujan buatan. 

Dwi menegaskan, sinergi seluruh pihak menjadi kunci utama dalam menekan laju karhutla, terutama dengan meningkatnya tren kebakaran dibandingkan tahun sebelumnya. 

“Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, NGO, serta masyarakat sangat penting dalam upaya penanggulangan karhutla secara menyeluruh,” pungkasnya. (F)