FN Indonesia Kampar - Peningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan obat dan makanan terus digencarkan. Kali ini, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru bersama Komisi IX DPR RI menggelar kegiatan edukasi bagi masyarakat di Desa Ganting Damai, Kabupaten Kampar, Sabtu (11/4/2026). 

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Ir. H. Sahidin, serta diikuti sekitar 200 peserta dari masyarakat setempat. Edukasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga tentang pentingnya memilih dan mengonsumsi obat serta makanan yang aman, bermutu, dan sesuai ketentuan. 

Kepala BBPOM Pekanbaru, Alex Sander, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari langkah pencegahan dalam melindungi masyarakat dari risiko penggunaan produk yang tidak aman. 

“Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyebarkan informasi serta memberikan edukasi kepada masyarakat, sehingga mereka dapat menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih dan mengonsumsi obat serta makanan,” jelasnya. 

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat terlihat antusias mengikuti sesi penyuluhan. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan peserta, mulai dari keamanan obat, konsumsi minuman kemasan bagi anak-anak, hingga kualitas air minum yang bersumber dari mata air Sikumbang. 

Selain itu, warga juga meminta penjelasan terkait prosedur pendaftaran produk pangan, sebagai bentuk ketertarikan untuk memastikan produk yang mereka konsumsi maupun produksi telah memenuhi standar keamanan. 

Alex Sander menambahkan, tingginya partisipasi masyarakat menjadi indikator bahwa kesadaran terhadap pentingnya keamanan pangan dan obat mulai meningkat. 

Ia berharap, kegiatan edukasi seperti ini dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan serta mendorong masyarakat untuk lebih kritis dalam memilih produk. 

“Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya keamanan obat dan makanan, serta mampu menjadi konsumen yang cerdas,” pungkasnya. 

Kegiatan ini juga menjadi bentuk sinergi antara pemerintah dan legislatif dalam memperkuat perlindungan konsumen, khususnya di daerah, melalui pendekatan edukasi yang langsung menyentuh masyarakat. (F)