FN Indonesia Pekanbaru - Mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) bersama Universitas Lancang Kuning (Unilak) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan gerbang Kantor Gubernur Riau, Selasa (20/10/2026). 

Dalam aksi jilid kedua ini, mahasiswa mendesak Pemerintah Provinsi Riau mengambil langkah konkret untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah. 

Presiden Mahasiswa UIR, Muhammad Ramadhanu Hasibuan, mengatakan aksi tersebut merupakan kelanjutan dari demonstrasi sebelumnya. Ia menilai tuntutan mahasiswa belum mendapat respons langsung dari Plt Gubernur Riau, S.F Hariyanto, yang mereka harapkan hadir untuk memberikan penjelasan mengenai langkah pemerintah dalam menangani persoalan karhutla. 

Menurut Ramadhanu, mahasiswa mempertanyakan kewenangan Sekretaris Daerah (Sekda) yang menerima massa aksi, terutama dalam mengambil keputusan strategis tanpa kehadiran gubernur. 

"Kami dari Universitas Islam Riau sudah dua kali turun aksi, namun tidak ada yang namanya kedatangan Bapak S F Harifanto. Kami ingin pemerintah Riau punya sikap yang jelas terkait karhutla dan asap yang terjadi di Riau ini," tutur Ramadhanu. 

Ia menyebutkan, mahasiswa membutuhkan komitmen nyata pemerintah daerah, bukan sekadar menerima aspirasi. Menurutnya, persoalan kabut asap harus menjadi perhatian serius karena berdampak terhadap kehidupan dan kesehatan masyarakat. 

Ramadhanu juga mempertanyakan ketidakhadiran gubernur dalam aksi tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima mahasiswa, gubernur dikabarkan sedang berada di Bandung. 

"Kami mempertanyakan apakah agenda di Bandung lebih penting daripada mendengarkan masyarakat yang ada di Provinsi Riau. Kami ingin gubernur hadir langsung untuk mendengar aspirasi dan menjelaskan langkah konkret pemerintah dalam menangani persoalan asap ini," tegasnya. 

Selain mendesak pemerintah provinsi, mahasiswa turut menyuarakan petisi tuntutan agar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dicopot dari jabatannya. Mereka menilai penanganan karhutla dan kabut asap membutuhkan perhatian lebih serius dari pemerintah pusat, termasuk melalui langkah nyata di lapangan. 

Ramadhanu menilai, sebagai pejabat yang memiliki tanggung jawab di sektor kehutanan, Menteri Kehutanan seharusnya menunjukkan perhatian terhadap persoalan kebakaran hutan dan lahan yang berulang di Riau. 

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menggelar teatrikal sebagai bentuk kritik terhadap pihak-pihak yang dinilai memiliki tanggung jawab atas persoalan karhutla. Aksi simbolik itu menggambarkan tiga unsur yang menjadi sorotan mahasiswa, yakni korporasi, pemerintah provinsi, dan Kementerian Kehutanan. 

Menurut Ramadhanu, teatrikal tersebut menjadi cara mahasiswa menyampaikan kekecewaan karena aspirasi yang mereka suarakan dinilai belum memperoleh tanggapan sesuai harapan. 

Melalui demonstrasi jilid kedua ini, mahasiswa UIR dan Unilak meminta pemerintah daerah maupun pusat segera mengambil langkah terukur dalam penanganan karhutla, mencegah meluasnya kabut asap, serta memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas. 

Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga tuntutan mereka mendapat tanggapan dan penanganan yang jelas dari pihak terkait.