FN Indonesia Pekanbaru - Polda Riau melalui Direktorat Lalu Lintas menggelar Rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Senin, 8 Desember 2025, di Ballroom Hotel Pangeran Pekanbaru.

Forum ini menjadi ruang strategis untuk membahas hasil survei kerusakan jalan dan jembatan di seluruh wilayah hukum Polda Riau, sekaligus memastikan kesiapan infrastruktur dalam mendukung Operasi Lilin 2025 dan pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Rapat dipimpin langsung oleh Dirlantas Polda Riau, Kombes Pol Taufiq Lukman Nurhidayat,  serta dihadiri berbagai pemangku kepentingan seperti Jasa Raharja, BPJN, Dishub Provinsi Riau, Dinas PUPRPKPP Riau, BPTD Kelas II Riau, Dinas Kesehatan, Pemko Pekanbaru, MTI Riau, PT HK Tol Permai, Dishub kabupaten/kota, para Kasatlantas jajaran, hingga akademisi Universitas Riau yang memoderatori jalannya diskusi.

Dalam sambutan pembukaannya, Dirlantas menyoroti tingginya risiko kecelakaan akibat pertumbuhan kendaraan yang tidak diiringi peningkatan kualitas infrastruktur. Hingga akhir 2025, angka korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di Riau mencapai sekitar 500 jiwa.

Ia menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor sesuai Perpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) untuk menekan angka kecelakaan dan meningkatkan keselamatan berlalu lintas.

“Pertumbuhan kendaraan tidak diimbangi kondisi jalan yang memadai. Ini berbahaya. Kita butuh kolaborasi nyata untuk menyelamatkan nyawa masyarakat,” tegas Kombes Taufiq.

Subdit Kamsel Ditlantas Polda Riau memaparkan hasil survei kerusakan jalan dan jembatan yang tersebar di sejumlah titik strategis. Kondisi jalan berlubang, jembatan yang mengalami keretakan, hingga titik rawan banjir dan longsor menjadi fokus pembahasan karena berpotensi menghambat mobilitas masyarakat saat arus libur Natal dan Tahun Baru.

Dirlantas menekankan bahwa perbaikan pada titik-titik kritis harus dipercepat.

“Kesiapan infrastruktur adalah kunci kelancaran arus mudik dan libur akhir tahun. Kita ingin semua titik rawan dapat ditangani sebelum Operasi Lilin berjalan,” ujarnya.

Sejumlah instansi memaparkan data, rencana aksi, dan solusi penanganan infrastruktur:

BPJN: Menyampaikan penanganan darurat titik rawan banjir dan longsor serta progres pemeliharaan rutin.

Dishub Provinsi Riau: Menyiapkan ramp check kendaraan angkutan umum, rekayasa lalu lintas, penempatan personel, hingga jalur alternatif selama Nataru.

Dinas PUPRPKPP Riau: Melaporkan progres perbaikan jalan dan menyusun prioritas lanjutan berdasarkan tingkat kerusakan.

Jasa Raharja: Mengingatkan pentingnya action plan keselamatan berbasis sinergi FKLL untuk menekan fatalitas kecelakaan.

PT HK Tol Permai: Menyampaikan kesiapan layanan tol, mulai dari penambahan petugas hingga perlengkapan derek untuk antisipasi lonjakan kendaraan.

MTI Provinsi Riau: Menegaskan bahwa integrasi data lintas sektor sangat penting agar setiap kebijakan berbasis data, bukan perkiraan semata.

Sebagai wujud komitmen terhadap pelestarian lingkungan, Ditlantas Polda Riau juga menyerahkan bibit pohon kepada peserta forum dalam rangka mendukung program Green Policing.

Diskusi yang dipandu akademisi Universitas Riau, Dr. Mardianto Manan, berjalan interaktif. Seluruh peserta menyampaikan data lapangan, kendala teknis, serta rekomendasi perbaikan yang akan menjadi dasar penyusunan rencana aksi bersama.

Menutup rangkaian kegiatan, Dirlantas Polda Riau memberikan arahan tegas:

“Forum ini bukan sekadar ruang diskusi. Semua temuan dan rekomendasi wajib dieksekusi. Kolaborasi hari ini menjadi kunci keberhasilan pengamanan Nataru di Provinsi Riau,” tegas Kombes Taufiq.

Ia berharap percepatan perbaikan pada titik-titik kritis dapat dilakukan segera demi mendukung kelancaran arus mudik dan libur Nataru. Menurutnya, keberhasilan Operasi Lilin bukan hanya tanggung jawab polisi, melainkan hasil sinergi seluruh instansi.

Rapat ditutup dengan sesi tanya jawab, menyanyikan lagu Padamu Negeri, dan penutupan resmi oleh MC. Forum LLAJ ini menjadi langkah konkret Polda Riau dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat koordinasi, mempercepat perbaikan infrastruktur, serta memastikan masyarakat dapat melaksanakan perjalanan Natal dan Tahun Baru dengan aman, tertib, dan nyaman. (***)